Koalisi Pemantau Peradilan Kecam Pelaporan ICW oleh Dua Anggota DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan dan Demokrasi mengecam tindakan dua orang anggota DPR RI yang melaporkan para aktivis ICW dan JPPR terkait rilis Daftar Calon Sementara (DCS) DPR yang diragukan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal menyebut tindakan kedua anggota DPR tersebut sebagai sebuah upaya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis demokrasi ICW.

"Kami dari koalisi pemantau mengecam pelaporan tersebut. Ini berpotensi menyumbat proses demokrasi, apalagi menjelang 2014 ini," ujarnya dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2013).

Erwin juga mengatakan mendukung penuh langkah-langkah ICW dan JPPR yang mengeluarkan daftar calon-calon yang bermasalah sebagai bentuk upaya memutus rantai korupsi politik yang telah menggurita.

Ia juga menyebut upaya pelaporan para aktivis ICW dan JPPR ke Kepolisian akan menutup masukan dan kritik masyarakat sipil terhadap proses pemilu yang demokratis dan bersih di masa depan.

"Kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat sipil termasuk apa yang dilakukan ICW dan JPPR. Ini adalah bentuk partisipasi publik untuk memperkuat kualitas demokrasi," ujarnya.