Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko menilai Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, secara teknis apalagi sistem, aparat desa tidak pernah dilibatkan untuk proses pendataan sebelum penyaluran BLSM tersebut dilakukan.

"Dengan ini, pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat sekali," ujarnya, Kamis (11/7) siang.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang kini berjuang lewat PDI Perjuangan itu mengatakan, pernyataan Gamawan dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Apalagi, sebelum ini, para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga yang berhak, tetapi tidak mendapatkan BLSM.

"Sebaiknya, Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasikan dengan baik di tingkat paling bawah," lanjut Budiman.

Jika seandainya sejak awal proses penyaluran BLSM melibatkan perangkat desa, tambah Budiman, dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan saat disalurkan. Pasalnya, perangkat desa pasti akan melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk akurasi mereka yang berhak mendapatkan BLSM.

"Selama ini, proses pendataan, sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pos. Jadi, tidak ada sama sekali perangkat desa yang dimintai bantuannya," tambah Pembina Utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara itu.

Budiman menyarankan, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, yang sifatnya operasional terutama sekali yang meilbatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.