TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mengatakan, ada sejumlah persoalan di daerah menyusul akan diterapkannya kurikulum 2013 dalam tahun ajaran baru untuk semua tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA dan SMK.

Temuan persoalan itu terjadi berdasar pemantauan di 17 kabupaten atau kota dari 10 provinsi yaitu di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Persoalan pertama adalah sekolah tidak mengetahui desain induk kurikulum 2013. Di mana para guru, kepala sekolah dan pengurus yayasan belum banyak mengetahui desain induk kurikulum 2013. "Artinya sosialisasi sendiri minim," ujar Retno di LBH Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Yang ada, mereka hanya tahu kulitnya saja, melalui jargon dalam bentuk powerpoint yang selalu dipaparkan Kemendikbud. Ketidaktahuan ini ironisnya disambut pemerintah daerah yang latah hendak melaksanakan kurikulum 2013 di semua sekolah seluruh wilayah.

Persoalan kedua, sekolah bingung dengan perubahan struktur kurikulum. Problem teknis berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum ini menyebabkan pelajaran ada yang hilang atau bertambah jam, pada akhirnya membingungkan sekolah karena semuanya berimplikasi pada nasib guru.

Misalnya penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer di SMP dan SMA, berimplikasi besar terhadap eksistensi para pengampu bidang TIK yang latarbelakang pendidikannya TIK. Muncul pertanyaan, akan dikemanakan guru-guru ini.

Persoalan ketiga, sekolah jenjang SMA bingung melakukan peminatan atau penjurusan karena tidak ada pedoman pelaksanaannya. Muncul masalah ketika peminatan di SMA diberlakukan begitu murid masuk kelas I.

Masalah yang akan timbul adalah persoalan manajerial baru ihwal persyaratan peminatan. Terutama bila para murid baru memilih jurusan atau peminatan di kelompok tertentu, misalnya kelompok matematika dan IPA saja.

Terakhir, soal penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan diprediksi membebankan sekolah swasta. Kurikulum baru bagi sekolah swasta, sama saja harus menambah pembayaran jam mengajar, memfasilitasi peningkatan kualitas gurunya lewat pelatihan.