TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kesalahan administrasi terhadap 4.1 juta atau 2.23 persen dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) 32 provinsi milik Kementerian Dalam Negeri sebagai basis untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua Bawaslu, Muhammad menjelaskan, angka sebanyak itu hasil temuan pihaknya dalam mengawasi, menganalisis, dan mencermati pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

"Hasil analisis terhadap DP4, diketahui adanya kesalahan administrasi," ujar Muhammad dalam rapat dengar pendapat (RDP), ikut serta Komisi Pemilihan Umum, dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2013).

DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU berjumlah 187.487.745 pemilih. Jumlah data ini belum termasuk data dari Propinsi Papua. Data ini kemudian disinkronkan dengan data terakhir pemilukada untuk kemudian dijadikan DPS.

Muhammad menjelaskan, kesalahan pertama menyangkut ketakcocokan antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan kolom tanggal lahir, umur dan jenis kelamin penduduk dalam DP4. Kedua, ada pengulangan tanggal dan bulan lahir, sama dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

Dari 32 provinsi, inilah lima provinsi yang DP4-nya mengalami kesalahan administrasi paling banyak yakni, Banten 5.5 persen (425.946 orang), Sulawesi Utara 4.8 persen (93.922 orang), Sumatera Selatan 4,3 persen (263.070 orang), Jawa Barat 4,1 persen (1.295.366 orang), dan Bangka Belitung 4 persen (39.697 orang).

Bawaslu meminta KPU dan jajarannya agar memerhatikan pemutakhiran data pemilih dengan mengkroscek antara DP4 dan faktual pemilih, serta menindaklanjuti masukan dan tangapan dari masyarakat, partai politik, dan pengawas pemilu.

Dengan begitu, lanjut Muhammad, dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nanti tidak ditemukan kembali kesalahan administasi seperti pernah ditemukan dalam DP4.