TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily menyesalkan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang masih bermasalah. Pihaknya sudah mendesak kepada Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) agar segera melakukan pemutakhiran data keluarga miskin.

"Seharusnya pemutakhiran data kemiskinan dengan mekanisme musyawarah desa dapat dilakukan dengan cepat agar tidak menimbulkan permasalahan distribusi BLSM yang tidak tepat sasaran," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (18/7/2013).

Ace mengungkapkan pemerintah tidak siap menjalankan program tersebut. Apalagi data BPS 2011 masih digunakan untuk data BLSM. "Data itu kan pasti mengalami perubahan yg signifikan. Ada masyarakat yang pindah, ada yang mengalami perubahan vertikal masyarakat, pendapatan masyarakat berubah, dan lain-lain," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah tepat pemerintah daerah menanggung dana BLSM, Politisi Golkar itu mengaku tidak sependapat. Sebab Pemerintah Daerah juga memiliki kebijakan sendiri dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Selain itu, kebijakan BLSM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sedari awal tidak di rumuskan bersama-sama dengan Pemda," katanya.