TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendesak Kementerian hukum dan HAM menginvestigasi mengapa persoalan tunggakan Listrik dan air hingga mencapai lebih Rp1 miliar hanya terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Sedangkan Lapas-lapas lain tidak ada masalah.

"Kok Medan saja? Jadi keanehan," ungkap Politisi PDI-Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Kamis (18/7/2013).

Dia tegaskan, jika memang kesalahan ada di pusat (Kementerian Hukum dan HAM), maka kewajiban kementrian segera menutup biaya kekurangan anggaran tersebut.

Demikian juga, menurutnya, jika problemnya di manajemen lokal, pusat tetap segera harus memberesi--mengingat potensi kerawanan akibat faktor listrik juga,

"Sambil harus ada pembenahan, siapa yang harus bertanggung jawab. Segera ganti manajemen," tegas dia.

Meski demikian, lebih lanjut Eva katakan, persoalan listrik bukan single factor. Tetapi banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Lapas Tingkat I Medan.

"Sehingga saya mendesak pembenahan menyeluruh secepatnya dari kemenkumham dalam menjalankan blue print reformasi Lapas," tuturnya.

"Jika listrik nyala, tapi kalau situasinya over capacity ya, tetep memicu kekerasan. Jadi pembenahan menyeluruh itu penting," tegas dia.

Sebelumnya, Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan menyatakan setahun terakhir kesulitan membayar tagihan air dan listrik, karena keterbatasan dana. Tunggakan air dan listrik Lapas lebih Rp 1 Miliar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Sumut, Budi Sulaksono, dan Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Susy Susilawati menambahkan bahwa tunggakan listrik tidak hanya terjadi di Tanjung Gusta, tapi banyak Lapas.  Anggaran terbatas menjadi alasannya.