UU Ormas Warisan Hukum yang Bersifat Represif Zaman Rezim Orba
Puluhan LSM dan Ormas yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak UU Ormas tetap menolak adanya UU Ormas.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan LSM dan Ormas yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak UU Ormas tetap menolak adanya UU Ormas. Menurut Gerakan Rakyat Tolak UU Ormas, UU tersebut merupakan warisan hukum yang bersifat hukum yang bersifat represif zaman rezim Orde Baru.
"Kami menilai, bahwa UU Ormas merupakan warisan hukum yang bersifat represif rezim Orde Baru," kata Alvon Kurnia Palma, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang merupakan bagian dari Gerakan Rakyat Tolak UU Ormas, di Kantornya, Kamis (18/7/2013).
Alvon menuturkan, rezim orde baru menggunakan UU No 8 tahun 1985 tentang ormas sebagai alat untuk mengontrol organisasi masyarakat sipil dan membungkam suara-suara dan kritik dari masyarakat.
"Maka kami menyimpulkan bahwa UU Ormas ini hanya akan melenggangkan budaya pemerintahan yang anti kritik, feodal, represif, dan otoritarian" ujarnya.
Gerakan Rakyat Tolak UU Ormas antara lain terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS, LBH Jakarta, Wahid Institute, Greenpeace Indonesia dan Elsam.
