Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mentan Suswono: Saya Dukung Penegakan Hukum yang Profesional

Menteri Pertanian Suswono mendukung upaya penegakan hukum terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

zoom-in Mentan Suswono: Saya Dukung Penegakan Hukum yang Profesional
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Menteri Pertanian Suswono memasuki kendaraan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (19/6/2013). Suswono diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Maria Elizabeth Liman yang diduga terkait kasus suap kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian. 

TRIBUNNEWS.COM, PEMALANG - Menteri Pertanian Suswono mendukung upaya penegakan hukum terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Meskipun, itu menyangkut individu atau oknum yang mengaku berasal dari partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Saya mendukung penuh penegakan hukum pada siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian,” kata Mentan Suswono di Pemalang, Jawa Tengah, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (20/7/2013) siang.

Pernyataan Suswono mengomentari penahanan salah satu pendukung PKS di Jember, terkait pengadaan benih tahun 2012 oleh PT Hidayah Nur Wahana.

“Jika memang ada pelanggaran, silakan diproses secara hukum. Saya mendukung penuh,” lanjutnya.

Mentan Suswono mengungkapkan, sejak awal menjabat sebagai menteri, ia sudah menyatakan kepada jajarannya untuk bekerja secara profesional. Termasuk, dalam menentukan pemenang dalam proyek-proyek yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Sejak awal saya katakan, jika ada yang meminta proyek mengatasnamakan partai, tolak saja, karena itu pasti tidak profesional,” tutur Suswono.

Berita Rekomendasi

Mentan menambahkan, bila dibutuhkan, ia dan jajaran Kementerian Pertanian siap membantu dan bekerja sama dengan aparat dalam proses penegakan hukum.

Namun, ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak profesional. dan tidak menjadikan proses penegakan hukum sebagai komoditas politik.

“Siapa pun kalau bersalah harus diproses secara hukum. Namun, penegakan hukum harus profesional, tidak politis, dan penuh bumbu-bumbu yang tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri,” paparnya. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas