TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin mengatakan, masalah umum yang nanti akan timbul dalam Daftar Pemilih Tetap, terjadi karena penyusunan Daftar Pemilih Sementara banyak keliru.

"Masih pertama, adanya nama ganda ditemukan dalam DPS," ujar Afifuddin dalam diksusi 'Daftar Pemilih: Problem Dan Solusinya,' di Sekretariat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2013).

Masalah kedua, adalah teknis pelaksanaan yang berbeda-beda dalam melakukan pendataan pemilih oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, seperti penempelan stiker di rumah, berbeda format DPS yang ditempel, dan lain sebagainya.

Seterusnya, kapasitas atau kompetensi penyelenggara atau petugas pendaftaran pemilu kurang. Ditambah dengan beban kerja yang sangat berat dibandingkan dengan hak yang mereka dapatkan.

Menurut Afif, JPPR mendapati petugas pemutakhiran dari orang-orang yang sama. Ini memunculkan asumsi, mereka akan menggunakan dan memakai data yang sebelummya pernah mereka data sewaktu menjadi petugas pemutakhiran saat pilkada.

JPPR juga menemukan adanya petugas yang hanya menempel ulang data pemilih minus, memverifikasi ulang data di lapangan. Ditambah karena telatnya anggaran yang turun, mengakibatkan telatnya pengumuman DPS ke publik.