TRIBUNNEWS.COM  JAKARTA -Politisi PDIP Helmy Fauzi menyebut perdebatan mengenai angka Presidential Treshold tidak perlu dibuat berlarut-larut. Ia menilai seharusnya saat ini pembahasan difokuskan ke persoalan figur-fugur Calon Presiden alternatif yang layak untuk maju di 2014 mendatang.

"Pembahasannya saya kira lebih baik ke presiden alternatif. Kita jadi tidak hanya bicara soal kuantitatif tapi kualitatif. Kita bukan bicara siapa yang populer, tapi siapa yang layak," ujarnya dalam diskusi "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Kantor Prodem, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013).

Untuk angka Presidential Treshold sendiri, Helmy menilai angka 20 persen sudah merupakan angka yang tepat sehingga menurutnya sudah tidak perlu lagi ada perubahan dalam UU Pilpres seperti yang diwacanakan beberapa partai politik.

Ia mengatakan, PT tidak bisa dipatok di angka yang rendah karena berpotensi akan menyandera Presiden terpilih karena dukungan parlemen yang minim. Hal ini karena di Indonesia meskipun sistem yang dianut Presidensial, namun juga menganut sistem multi partai sehingga pada kenyataannya seringkali justru posisi Presiden begitu lemah di hadapan parlemen.

"Sistem poltiik kita saat ini meskipun presidensial, tp kenyataannya seolah tersandera parlemen," tandasnya.