TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk lebih tertib administrasi lagi ke depannya.

"Urusan administrasi harus dianggap penting. Separuh tujuan organisasi tercapai atau tidak tergantung administrasi," ujar Jimly dalam sidang kode etik dengan teradu KPU Jatim dan pengadu Khofifah-Herman di DKPP, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Menurut Jimly, absennya tertib administrasi dalam sebuah organisasi sebesar penyelenggara pemilu seperti KPU akan berdampak besar. Ia mengingatkan, untuk penyelenggara pemilu, masalah kode etik bukan soal independensi saja tapi juga tertib administrasi.

"Karena KPU dalam mengambil keputusan sifatnya kolektif kolegial. Sebab nanti kalau ada kasus seperti ini, cara orang melihatnya ada kasus di pihak sini dan satu di pihak sana. Orang jadi akan menuduh. Jangan sampai itu mengganggu," katanya.

Pasangan Khofifah-Herman melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota KPU Jawa Timur ke DKPP. Mereka dituding telah mengesampingkan keabsahan dukungan Partai Keadilan dan PPNUI untuk Khofifah-Herman sehingga balon ini tak lolos.