TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai demokrasi di Jawa Timur harus diselamatkan. Menyusul penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang dinilai tidak demokratis.

Semakin tidak demokratisnya proses pemilu di Jawa Timur terjadi mengacar terjegalnya Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (BerKah) sebagai pasangan calon di Pilgub Jatim. Ini menambah daftar panjang catatan demokrasi Jatim buruk.

Ketua Koordinator Cabang Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah mengatakan, terjegalnya BerKah membuktikan adanya pemasungan hak konstitusional warga sedemikian rupa untuk dicalonkan. Efeknya, Ketua Umum Muslimat NU itu batal tampil di pilgub Jatim.

"Apalagi fakta yang muncul di tiga kali persidangan DKPP jelas membuktikan adanya upaya penjegalan. Diduga ada kekuatan besar yang membuat Komisioner KPU tak netral," kata Athik Hidayatul Ummah dalam rilis yang diterima Tribun di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Athik berharap DKPP mengeluarkan keputusan seadil-adilnya pada Rabu (31/7/2013), sehingga pasangan BerKah bisa melenggang maju sebagai pasangan calon untuk Pilgub Jatim. DKPP juga harus menindak tegas semua penyelenggara pemilu yang bersalah.

"Demokrasi di Jatim harus diselamatkan. Bu Khofifah sudah dua kali menjadi korban kejahatan politik. Ini tak boleh dibiarkan. DKPP harus bisa menjadi penyelamat, demi kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," jelasnya.

Lolosnya Khofifah-Herman sebagai pasangan calon Gubernur Jatim, katanya, akan menentukan nasib demokrasi di Jatim dan nasional. Ia memprediksi, jika Khofifah tak masuk pencalonan, jumlah golput pasti tinggi, terutama kalangan perempuan.

Ia menambahkan, selain Papua, Jatim menempati rangking kedua dalam hal buruknya penyelenggaraan pilkada. "Ini sungguh memperihatinkan, karena terjadi di daerah yang selama ini menjadi barometer politik nasional," katanya.