TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politik dinasti saat ini tengah marak dalam politik praktis di Indonesia, banyak kerabat tokoh politik ikut terjun ke dunia politik untuk sekedar meneruskan kekuasaan yang sebelumnya dipegang keluarga mereka.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal TNI (Purn) Wiranto dengan tegas menolak praktek politik dinasti di Indonesia. Menurutnya kondisi semacam ini merupakan sebuah demokrasi yang tidak sehat karena ia menilai dari pengalaman yang lalu, politik dinasti merupakan akar dari berkembangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kita harus tegas untuk tidak melakukan nepotisme politik atau politik dinasti," ujar mantan Panglima TNI itu di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut pria yang juga diusung Hanura sebagai Capres dalam Pilpres 2014 mendatang itu, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari rumah yang bersih, yaitu partai politik yang bersih dan dimulai dengan tidak adanya nepotisme politik atau politik dinasti di dalamnya.

"Keluarga saya, baik itu istri maupun anak-anak saya, tidak ada yang menjadi pengurus partai dan tidak ada yang maju sebagai calon legislatif," tuturnya.

Ia menyayangkan banyaknya kasus dimana saat seorang pejabat tidak bisa maju lagi, maka istrinya yang kemudian maju. Atau ada jabatan Gubernur dijabat seseorang, anaknya kemudian menjabat sebagai Bupati.

Menurut Wiranto, saat ini demokrasi tengah berkembang ke arah yang benar, jangan sampai kemudian ternoda dengan adanya praktek politik dinasti dan nepotisme politik.

"Nepotisme politik yang sekarang ini menjadi tren, jika tidak dihentikan akan membahayakan demokrasi di Indonesia," katanya.