TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan bahwa Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo tidak akan dipaksakan untuk memenangkan konvensi Partai Demokrat jika hasil surveinya tidak tertinggi.

“Ada isu Pramono Edhie akan diuntungkan dalam konvensi karena ipar dari SBY. Tapi kami pastikan konvensi akan berjalan fair sehingga meski dia anggota keluarga SBY tidak akan didukung jika hasil surveinya lebih rendah dari calon-calon peserta konvensi lainnya,” ujar Syarief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Syarief menjelaskan, ketidakberpihakan PD pada konvensi bisa dilihat karena hasil konvensi tidak ditentukan oleh DPP, DPD ataupun DPC PD tapi oleh hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel tanpa pesanan.

Pramono, katanya, akan bertarung secara fair dengan para peserta konvensi lainnya yang rencana jelasnya akan diumumkan setelah SBY menyelesaikan lawatannya ke Rusia pada 8 Agustus nanti.

“Itu nanti akan diumumkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik,” ujarnya.

Mengenai aturan agar tidak ada black campaign antar peserta konvensi, Syarief mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi. Saling serang antara sesama peserta konvensi tentunya tidak akan merusak konvesi.

Syarief pun memastikan bahwa menteri-menteri yang ikut konvensi tidak akan menggunakan dana kementerian untuk membiayai kegiatan konvensinya.

”SBY kan sudah bilang bahwa semua dana dibiayai oleh PD dan jika ada kegiatan diluar maka itu harus dibiayai dari sumber pendanaan yang jelas dan halal,” katanya.

Dalam kesempatan itu Syarief juga memastikan bahwa ada 3 kader PD yang akan ikut dalam konvensi itu. Ketiga orang itu adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, Anggota Dewan Pembinan Pramono Edhie Wibowo dan juga Hayono Isman.

Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan bahwa tidak tepat jika kewajiban untuk mundur dari jabatan publiknya jika ingin maju konvensi disamaratakan untuk semua peserta konvensi.

Jabatan pimpinan DPR yang disandangnya itu sifatnya kolektif kolegial sehingga tidak akan mengganggu kinerja dewan karena tugas-tugas kedewanan bisa diwakilkan kepada pimpinan lainnya.

“Tetapi kalau memang ada aturan saya harus mundur dari jabatan ketua DPR maka saya akan mundur,” katanya.