JK Tak Setuju Warga Syiah Harus Bertobat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PMI Jusuf Kalla mengecam tindakan intimidasi terhadap warga Syiah di Sampang, Madura. Informasi yang berkembang warga Syiah dipaksa untuk bertobat meninggalkan keyakinan mereka jika ingin keselamatannya dijamin.

"Saya kira itu tidak boleh karena melanggar hak masing-masing orang. Semestinya tanpa syarat," kata pria yang akrab dipanggil JK itu dikediamannya, Jakarta, Jumat (9/8/2013).

Ia mengatakan upaya reokonsiliasi tidak boleh diikuti dengan pemaksaan keyakinan. "Yang penting dia jangan menyiarkan itu. Dia tidak boleh menyiarkan Syiah di situ. Kalau itu syarat tidak boleh siarkan ajarannya itu tidak apa-apa," kata JK.

Mantan Wakil Presiden RI itu mengatakan tidak boleh ada pemaksaan keyakinan. Sedangkan melalui dakwah masih diperbolehkan.

"Diskusi terserah masing-masing. Tapi tidak boleh pemaksaan. Harus dengan mulus, rekonsiliasi dengan paksa tidak boleh. Bukan rekonsiliasi namanya," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, warga Syiah yang bertahan di Desa Karanggayam dan Bluuran Sampang, Madura, Jawa Timur, diintimidasi dan diancam untuk meninggalkan keyakinan mereka. Jika ingin keselamatannya dijamin, mereka dipaksa untuk bertobat.

Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta mengatakan, intimidasi terhadap warga Syiah
terakhir terjadi pada 6 Agustus 2013.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah mengupayakan rekonsiliasi di Sampang. Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la ditunjuk sebagai ketua tim rekonsilasi. Akan diupayakan agar warga Syiah yang mengungsi bisa kembali ke kampung halamannya. Jika tidak bisa, maka akan direlokasi.