Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
 Pascamudik lebaran, urbanisasi masyarakat desa ke kota tak bisa dihindari. Mereka mengharapkan  akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan lebih tinggi pendapatannya daripada di desa.

Anggota Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily mengakui adanya ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan, juga ketimpangan pendapatan kaya-miskin serta ketimpangan antar wilayah.

"Disparitas ini semakin nyata dirasakan kita saat ini karena secara faktual gini ratio kita masih dalam angka yang mengkhawatirkan 0,41," kata Ace dalam keterangannya, Senin (12/8/2013).

Ia memprediksi arus mudik akan dibarengi dengan gejala perpindahan penduduk desa ke kota secara massif. Menurut Wakil Sekjen Golkar itu menyelesaikan masalah urbanisasi tak bisa diselesaikan secara instan dan mudah. Perlu ada kebijakan ekonomi, baik makro maupun mikro, yang terintegrasi dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dlm mengantisipasi problem urbanisasi.

"Untuk mengurangi urbanisasi ini, perlu dilakukan langkah antisipatif,  antara lain disosialisasikannya kepastian ketersediaan lapangan kerja di perkotaan," tuturnya.

Bila warga desa berangkat ke kota, namun tidak memiliki pekerjaan maka akan melahirkan masalah dan
patologi sosial yang akut, seperti tindakan kriminalitas. "Upaya sosialisasi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah," kata Ace.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat dan Pemerintah daerah perlu mengintensifkan kembali berbagai program ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan usaha mereka yang selama ini sulit atau tidak dapat diakses masyarakat. Ia mencontohkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kredit usaha rakyat (KUR), kredit pangan, dan program sosial ekonomi lainnya yang berorientasi pada upaya pemerataan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha kecil menengah.

"Jujur harus diakui bahwa program program tersebut masih belum maksimal dapat diakses masyarakat pada level yang paling bawah," ungkapnya.