TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyayangkan penangkapan Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, SKK Migas baru saja terbentuk.

"Sangat disayangkan ini lembaga baru kok pucuk pimpinan terkena kasus semacam ini," kata Sohibul ketika dikonfirmasi, Rabu (14/8/2013).

Sohibul berharap KPK mengembangkan kasus tersebut dan tidak berhenti pada Rudi Rubiandini. Apalagi SKK Migas berada dibawah instansi Kementerian ESDM.

"Tentu saja, semua pihak baik pejabat dan instansi terkait harus didalami, apakah terkait dengan instansi lain," kata Sohibul.

Mengenai Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Menteri ESDM Jero Wacik, Sohibul mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun melihat kejadian yang menimpa Kepala SKK Migas, Sohibul menganggap penilaian terhadap kinerja dan prestasi seseorang belum dilakukan secara menyeluruh.

"Buktinya begini, justru di lembaga, menterinya mendapat penghargaan langsung ada kasus ini. Bagi saya ke depan, presiden jauh lebih selektif memberikan penghargaan," kata Politisi PKS itu.

Sohibul juga melihat pengawasan SKK Migas yang diketuai Menteri ESDM Jero Wacik tidak efektif dengan adanya kasus tersebut. Menurutnya, untuk mengawasi SKK Migas diperlukan lembaga independen.

Dengan adanya penangkapan Kepala SKK Migas, Sohibul memperingatkan pengusaha yang bermain kotor akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

"Mereka harus menjalankan bisnisnya dengan bersih," tuturnya.

Sohibul juga melihat adanya komitmen KPK untuk memberantas korupsi di salah satu sektor yang selama ini tidak pernah tersentuh yakni Migas.

"Ini harus jadi momentum awal bagi komitmen KPK. ini harus jadi fokus perhatian KPK, di sinilah uang negara sangat besar," katanya.