TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkara suap yang menjerat Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dinilai tak lepas dari problem kelembagaan. Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai tak melakukan pengawasan yang ketat terhadap SKK Migas yang dipimpin Rudi.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Perindustrian sekaligus Politisi Partai Golkar, Fahmi Idris di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Menurut Fahmi, dirinya pernah menyampaikan masalah lemahnya pengawasan ketika awal pembentukan SKK Migas sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi.

Dia pun menyebut Menteri ESDM Jero Wacik selaku pengawas SKK Migas tak bekerja dengan baik.

"Pengawasan yang ada itu unsur yang sifatnya internal. Kalaupun memang ada unsur pimpinan lembaga dalam hal ini Menteri (ESDM). Tetapi kami lihat efektivitasnya tidak ada. Buktinya ketika terjadi itu menterinya saja kaget. buktinya unsur pengawasan tidak ada," kata Fahmi.

Fahmi bersama sejumlah tokoh, sengaja datang untuk memberi dukungan kepada KPK. Ia menilai, masalah suap Migas tersebut bukan soal orang, namun, masalah yang sama dengan BP Migas.

"Tidak ada unsur pengawasannya. Yang kita usulkan lembaga pengawasan yang independen. Yang ada di SKK itu adalah lembaga pengawasan internal yang antara lain dipimpin menteri," ujarnya.