Uang Reses Naik Jadi 1 M, Saan Pakai untuk Pendidikan Rakyat
Jumlah uang reses anggota DPR kini naik menjadi Rp 1 miliar per tahun. Hal tersebut pun disambut gembira oleh para legislator Senayan.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah uang reses anggota DPR kini naik menjadi Rp 1 miliar per tahun. Hal tersebut pun disambut gembira oleh para legislator Senayan.
Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa pun memanfaatkan uang reses tersebut untuk kegiatan konstituen di daerah pemilihan.
"Sekarang sekali reses sekitar Rp 150 juta, setahun ada 4 kali reses, itu uang untuk penyerapan aspirasi yang memang harus kita gunakan untuk kegiatan dengan konsituen," kata Saan dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(15/8/2013).
Saan mengaku menghabiskan uang reses dan biaya akomodasi untuk aktivitas sosial. Wasekjen Partai Demokrat ini menaruh perhatian kepada para masyarakat yang tidak mampu dan ingin sekolah hingga perguruan tinggi.
"Saya kan menangani TKI bermasalah yang ada di daerah pemilihan saya. Yang kedua saya juga ada beasiswa bagi anak-anak tidak mampu untuk masuk di perguruan tinggi, hari ini saya yang wisuda sekitar 30 orang. Saya juga punya pelayanan kesehatan keliling," katanya.
Lebih jauh Saan menjelaskan uang reses Rp 600 juta per tahun tersebut masih ditambah uang transportasi dan kunjungan ke daerah sebesar Rp 30 juta sekali turun ke lapangan, sebanyak 15 kali pertemuan setahun.
"Jumlahnya bisa mencapai Rp 1 miliar, itu belum termasuk gaji," katanya.
"Saya juga mendirikan TK gratis, sudah lulus 57 anak, sekarang jumlah muridnya 160. Saya juga mendirikan perpustakaan untuk masyarakat," lanjut Saan membeberkan penggunaan dana resesnya.
Namun tak banyak anggota DPR yang memanfaatkan uang reses untuk turun ke lapangan. Padahal jumlahnya sangat besar.
"Kalau saya hanya mengcover biaya di situ, jadi aktivitas sosial bisa dilakukan selama kunjungan dapil dari uang reses," katanya.
Dia mengingatkan agar anggota DPR benar-benar turun ke daerah agar citra DPR kembali pulih.
"Itu cukup untuk menjalankan fungsi representasi. Jadi itu penting untuk menghapus persepsi negatif publik yang berdasarkan opini bisa tertolong. Minimal masyarakat bisa melihat bahwa kenyataannya anggota DPR ke dapil menjalankan fungsi representasi," ujarnya.
