TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejahatan yang terjadi di Mesir telah melampaui batas-batas toleransi kemanusiaan. Ribuan warga tidak berdosa yang tengah menyuarakan aspirasi melalui demontrasi damai, dibunuh dengan cara keji, ditembak dan dibakar oleh rezim militer.

Lebih sadis lagi pembantaian manusia ini tidak hanya dilakukan di arena demontrasi tapi juga di Masjid-masjid yang merupakan simbol peribadatan umat Islam. Dan bahkan tanpa pandang bulu, militer juga membantai 30 ulama Al Azhar yang ikut berdemonstrasi damai.

Dalam siaran persnya, Koordinator World Islamic Society for Democracy and Humanity (WISDOM), Agus Setiawan, mengatakan seluruh masyarakat Islam dunia menyatakan menentang dan mengutuk kejahatan kemanusiaan di negeri Piramida tersebut, yang saat ini tercatat telah menelan lebih
dari 6.000 korban.

“Sebagai bentuk solidaritas, WISDOM menggelar aksi demontrasi besar-besaran bersama seluruh komponen masyarakat dan tokoh masyarakat di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat,” tegas alumnus Universitas Al Azhar Mesir itu, Jumat (16/8/2013).

Agus menambahkan dalam aksi ini, atas nama seluruh masyarakat Indonesia, WISDOM menuntut kepada PBB sebagai polisi dunia untuk segera mengambil tindakan tegas atas tragedi kemanusiaan di Mesir dengan menyeret Jenderal Abdul Fatah El Sisi ke Mahkamah Internasional sebagai aktor utama pembantaian di Mesir.

“WISDOM juga meminta Kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi untuk segera menghentikan sifat kemunafikannya dalam berdemokrasi, agar masyarakat dunia tidak kehilangan kepercayaan pada demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu di dalam negeri, WISDOM meminta Pemerintah Indonesia untuk bereaksi lebih konkrit atas peristiwa pembantaian di Mesir dengan menarik duta besar RI untuk Mesir, mengingat Mesir memiliki
legenda sejarah dan hubungan yang harmonis dengan Indonesia.

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan saat Aceh tertimpa Tsunami tahun 2004, Dr. Mohammad Mursi terjun langsung membantu ke Aceh untuk memberikan bantuan.

Indonesia juga memiliki kebijakan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif, selain itu dalam Pembukaan UUD 1945 RI ditegaskan bahwa pemerintahan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Jadi tunggu apa lagi? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera bertindak, jangan hanya berdiam diri, agar negeri ini tidak dianggap sebagai negeri yang tidak tahu balas budi," pungkas Agus.