Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), turut mempertanyakan keaslian surat Kepala SKK Migas non-aktif Rudi Rubandini.

Pasalnya, Rudi dalam dalam surat yang marak beredar di kalangan wartawan itu, disebutkan terpaksa menerima uang suap dari perusahaan migas asal Singapura Kernel Oil Plt Ltd karena tekanan PD yang disebut sebagai partai penguasa.

"Apa iya statemen dia (Rudi Rubiandini) seperti itu. Kalau surat itu benar, harus jelas siapa yang menekan," kata Ketua DPP PD Achsanul Qosasih, Minggu (18/08/2013).

Achsanul meminta, Rudi Rubiandini berani mengatakan jujur dan membeberkan seluruh informasi dan fakta terkait kasus suap tersebut.

"Apakah ada oknum PD yang bermain dibelakang dia. Sebaiknya, dia bicara terbuka, karena statemen yang seperti itu sangat merugikan Demokrat," imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR itu menuturkan, PD kekinian tengah berbenah sehingga tudingan negatif seperti itu dapat merugikan pihaknya.

"Sebagai akademisi dengan sejumlah gelar terhormat yang dmiliki, saya yakin Rudi akan berbicara apa adanya, jelas dan terang.  Saya yakin, beliau memahami apa yang terjadi selama ini dalam industri migas," tandasnya.

Sebelumnya beredar surat permohonan maaf Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang tersebar melalui BlackBerry Messenger (BBM). Dalam surat itu, Rudi mengaku sangat menyesal atas kasus penerimaan suap yang tengah membelitnya.

Masih dari dalamsurat itu, Rudi mengaku terpaksa menerima uang suap lantaran ada permintaan dana besar dari pengurus partai berkuasa yang hendak melakukan konvensi. KPK pun meragukan surat tersebut asli dikeluarkan Rubi.