TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai orang yang pernah memimpin Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Patrialis mengatakan penting bagi menteri dan pejabat dekat dan bisa berinteraksi dengan narapidana atau warga binaan.

Patrialis pun menceritakan saat menjabat periode 2008-2011, dia tidak takut dikelilingi para narapidana saat berkunjung ke lembaga pemasyarakatan.

"Saya kalau ke Lapas bukan duduk di ruangan Kalapas (Kepala Lapas). Saya dikelilingi napi, saya tidak takut karena saya datang saya bilang mau membela mereka," kisah Patrialis saat menerima wartawan di ruang kerjanya, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Dari interaksi langsung tersebut, kata Patrialis, dia mendapatkan informasi yang sangat penting mengenai keluhan warga binaan.

Patrialis segera memberikan brifing kepada petugas Lapas usai mendengarkan curhat narapidana tersebut. Sebut saja masalah toilet, air bersih, ruangan yang sempit, ventilasi udara, komunikasi dengan keluarga, dan keluhan lainnya.

"Kita langsung ambil kebijakan. Kita birifing petugas Lapas," lanjut bekas politikus Partai Amanat Nasional itu.

Patrialis pun menilai era kepemimpinan Amir Syamsuddin cukup diterima kalangan warga binaan. "Menurut saya Pak Amir cukup diterima kok," kata Patrialis.

Patrialis pun cukup memberikan apresiasi langkah-langkah wakil menteri Denny Indraya yang mengawasi ketat dan sering inspeksi mendadak ke Lapas. Juga terkait pengetatan remisi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012. Menurutnya langkah tersebut memiliki sisi positif. Sementara ketika ditanya sisi negatifnya, Patrialis tidak bersedia membicarakan jawaban spesifik.

"Ketegasan Pak Denny banyak positifnya. Sisi lain ya hehehehe. Mungkin kawan-kawan dapat informasi," kata tokoh kelahiran Padang, Sumatera Barat itu.

Namun, Patrialis nampaknya menyindir langkah Denny yang dinilainya terlalu ketat itu. Sebab menurut Patrialis, menertibkan Lapas dengan pendekatan legalistik yang kaku tidak akan berhasil.

"Pokoknya manusiawi lah pendekatannya," katanya.