TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjuangan para bidan yang tergabung dalam Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTTT) untuk menuntut mencabut Kepres nomor 77 tahun 2013 nampaknya masih panjang.

Usai bertemu dengan Kepala Biro Kepegawaian Istana Negara, tuntutan mereka terkait masa kerja mereka yang hanya sembilan tahun itu masih harus dibicarakan dengan kementerian terkait.

"Mereka berjanji akan membahas dengan sekjen Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," kata seorang perwakilan bidan, Yani, di kompleks Monas, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Selain menunggu hasil pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait, mereka juga sedang menunggu hasil pembahasan tuntutan mereka di Komisi IX DPR RI.

"Kita sama-sama berjuang. Semua perjuangan butuh proses," kata Yani.

Sebelum membubarkan diri, ribuan bidan yang mengenakan pakaian dinas lengkap tersebut menggelar doa bersama agar tuntutan mereka direalisasikan pemerintah.

Sebelumnya, ribuan bidan dari seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut Presiden SBY mencabut Kepres no 77 tahun 2013.

Para bidan menilai Kepres tersebut tidak adil sebab di situ tertera bahwa bidan PTT hanya bisa diperkejakan hanya dua kali kontrak atau sembilan tahun, dan tidak diberikan kesempatan menjadi pegawai tetap atau dirumahkan setelah itu.

Selain itu, para bidan juga menuntut perbaikan kesejahteraan karena selama ini kesejahteraan yang mereka terima dirasa belum layak.