TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh angkat suara terkait rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang menyiapkan seluruh siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan.

Tes tersebut, sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

M Nuh tegaskan, kalau ada bukti aturan ini melanggar prinsip-prinsip umum, maka pihaknya akan bertindak dengan langkah mengirimkan edaran. Karena aturan ini menurutnya tidak bijak dalam sistem pendidikan.

"Aturan ini enggak wise, enggak bijak," tegas dia, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

"Tentu kami akan membuat edaran, kalau ada. Ada cara lain yang lebih wise," ungkap M Nuh.

Kembali Nuh tegaskan, kalau sudah ada bukti bahwa aturan ini melanggar prinsip-prinsip umum, maka pihaknnya akan menyampaikan pendapat bahwa aturan itu tidak bisa diberlakukan.

"Kemudian akan saya buat edaran kepada dinas-dinas untuk cari yang proper. Tujuanya sih kalau mau anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif itu ada cara-cara lain," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengaku belum membaca aturan yang sudah mengundang pro dan kontra tersebut. "Saya akan cek duduk perkaranya apa di Prabumulih itu, kita nggak ingin ada komentar seperti ini, terus dikomentari seperti ini," tuturnya.

Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang aturan tersebut? Nuh katakan, pihaknya masih akan mencari tahu dan menginvestigasinya serta mempelajarinya. "Nantilah, kita kan punya kewenangan untuk intervensi, tapi kita pelajari dulu," jelas dia.