TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI M Basri Sidehabi menilai pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI kurang tepat jika dilihat dari segi tour of duty atau durasi penempatan seseorang pada satu jabatan militer sebelum dipindah.

"Saya menilai pencalonan Jenderal Moeldoko ini kurang tepat secara tour of duty, karena biasanya dalam ketentaraan seseorang harus 1 tahun menjabat suatu posisi sebelum dipromosikan ke jabatan yang lain. Apalagi ini jabatan Top dalam tubuh TNI, tentunya diharapkan yang bersangkutan paling tidak harus 1 tahun dulu menjabat sebagai kepala staf angkatan. Namun Moeldoko ini baru 2 bulan menjabat sebagai kepala staf angkatan darat, bisa jadi angkatannya sendiri saja belum begitu dia “kuasai” dan ini harus menerima 2 angkatan lain lagi untuk dia pimpin " kata Basri ketika di sela-sela fit and proper test terhadak Jenderal Moeldoko sebagai panglima TNI oleh Komisi I di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Namun demikian Basri juga memuji sosok Jenderal Moeldoko sebagai jenderal lapangan yang dekat dengan prajurit, selain itu jenjang karirnya lumayan baik yakni pernah yang pernah menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Tanjung Pura, Pangdam Siliwangi lalu Wakasad.

Basri berharap apabila Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal yang diajukan oleh Presiden terpilih menjadi Panglima TNI maka TNI bisa lebih professional lagi. Terutama dalam hal OMSP (operasi Militer selain Perang ).

“Saat ini banyak aparat kepolisian kita yang ditembak oleh orang yang tak dikenal, namun belum ada tindakan apa – apa dari TNI, padahal ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI selain perang “ ujar mantan Irjen TNI ini.