TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Audit Hambalang tahap II yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut sejumlah anggota DPR. Diduga, mereka meluluskan pencairan anggaran proyek Hambalang.

Menurut anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi DPR, terutama menjelang Pemilu 2014.

"Wajah DPR makin tercoreng. Klarifikasi penting, karena mereka yang disebut belum tentu bersalah," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Martin menuturkan, adanya 15 nama yang disebut dalam laporan BPK, harus diverifikasi. Apakah penyebutan itu terkait Hambalang atau tidak.

"Yang 15 ini saya kira tidak harus dipanggil KPK," ujarnya.

Klarifikasi, tutur Martin, dilakukan apakah hanya untuk kepentingan pribadi, atau terkait Komisi X.

"Dengan klarifikasi, kami bisa maju dalam pemilu dengan wajah lebih tegak, karena tidak dipersepsikan sebagai lembaga korup yang mementingkan pribadi," tutur Martin. (*)