TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu menyatakan, pihaknya mengusulkan tahanan teroris berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus. Bambang pun mengusulkan pembangunan lapas khusus teroris.

"Ya, kami mengusulkan seperti itu. Mudah-mudahan itu terwujudm, karena kami sudah berbicara dengan BNPT. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ingin buat penjara di daerah Sentul," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ia berharap, teroris di seluruh Indonesia yang mencapai 400 narapidana, bisa ditampung di lapas tersebut.

"Secara administratif kami yang mengerjakan, secara keamanan, pembinaan biar ahlinya lah. Ini wacana saya yang mudah-mudahan ke depan bisa terakomodir," imbuhnya.

Menurut Bambang, saat ini pembangunan lapas sedang dibahas di tingkat menteri. Ia menjelaskan, BNPT, BNN, dan Densus 88 juga sudah berada di lokasi pembangunan itu.

"Jadi, ini suatu pekerjaan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kerja sama ini sudah ada sejak setahun lalu, tapi ini perlu hati-hati. Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan untuk urusan teroris," tuturnya.

Mengenai penjara khusus teroris, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku belum mengetahui rencana pembangunan tersebut.

"Karena itu kan di perencanaan di setjen. Saat itu kami pernah usulkan. Dengan Rp 1 triliun bisa kita selesaikan satu lapas untuk menampung. Tapi, kebijakan pemerintah dipecah ke provinsi-provinsi, akhirnya seperti ini. Policy yang tidak tepat sasaran, dampaknya setahun dua tahun kemudian, ini yang kami rasakan," paparnya. (*)