Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pimpinan DPR Tolak Berikan Salinan Audit II Hambalang BPK ke BK

Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI menemui pimpinan DPR RI untuk meminta salinan audit BPK, tapi tak diberi

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Pimpinan DPR Tolak Berikan Salinan Audit II Hambalang BPK ke BK
alex suban/alex suban
Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tampak mangkrak, Minggu (9/12/2012). Proyek ini menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI menemui pimpinan DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/8/2013), sore.

Kedatangan mereka bermaksud meminta salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  tahap II Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal proyek P3SON Hambalang Kemenpora. Namun pimpinan DPR enggan memberikan salinannya kepada BK DPR.

"Kata Pak Marzuki, mereka akan rapat pimpinan DPR dulu. Nggak dikasih (salinan audit BPK) sama Pak Marzuki. Tunggu Rapim, nggak tahu Rapimnya juga kapan," kata Ketua BK DPR,  Trimedya Pandjaitan,  usai pertemuan.

Menurut politisi PDIP ini pihaknya mengalah dan menunggu seperti apa keputusan Rapim DPR.  Trimedya menjelaskan, pihaknya butuh salinan audit investigasi BPK itu untuk menelusuri benar tidaknya ada 15 anggota DPR ikut memuluskan proyek Hambalang.

"BK ini kan boleh dikatakan lembaga hukum kalau tidak ada dokumen itu maka kami harus hati-hati," kata Trimedya.

Apalagi, kata dia, dalam pemberitaan media massa disebut inisial 15 anggota DPR.

"Perannya seperti apa kan repot kalau kami tidak ada datanya. Kami menunggulah," kata Trimedya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas