TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terkait status saksi Ridwan Hakim pada perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku bahwa pihaknya memang mengikuti proses sidang Ahmad Fathanah Kamis (29/8/2013) kemarin. Menurutnya, KPK akan menunggu laporan resmi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Saya akan tunggu laporan JPU dan Pimpinan akan mengkaji dan mempertimbangkan apa yang dikemukakan hakim," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (30/8/2013) siang.

Jadi, Bambang meminta semua pihak untuk sabar menunggu kajian serta pertimbangan pimpinan nanti. Secepatnya, kata Bambang, jika laporan sudah masuk dari JPU, pimpinan tidak akan menunda dan segera memutuskan langkah hukum untuk Ridwan.

Sebelumnya dalam persidangan, Ridwan Hakim yang merupakan putra Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dianggap memberikan keterangan palsu selama bersaksi disidang Fathanah.

Majelis Hakim yang geram pun langsung merekomendasikan kepada JPU untuk menjerat Ridwan dengan Pasal 22 dimana pasal itu berbunyi "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).