Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Diminta Ungkap Sosok Sengman, Pak Lurah, Bunda Putri, dan Haji Susu

Bambang Soesatyo, menilai kerja KPK dalam menangani kasus suap impor daging sapi masih belum selesai.

Penulis: Ferdinand Waskita
zoom-in KPK Diminta Ungkap Sosok Sengman, Pak Lurah, Bunda Putri, dan Haji Susu
TRIBUN/DANY PERMANA
Putra Ketua Majelis Syro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim (kanan), bersaksi dalam persidangan terdakwa Ahmad Fathanah (kiri) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/8/2013). Ahmad Fathanah diduga terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai kerja Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dalam menangani kasus suap impor daging sapi masih belum selesai. Bambang mengatakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.

"Sebab perselingkuhan di ranjang kartel impor daging sapi melibatkan sejumlah sosok yang belum jelas identitasnya," kata Bambang dalam pesan singkat yang diterima Tribunnews.com, Minggu (1/9/2013).

Mengacu pada rekaman pembicaraan telepon sejumlah pihak yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu, Bambang berpendapat bahwa KPK masih harus mendalami kasus ini.

"Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengman serta Widhi," ungkap Politisi Golkar itu.

Artinya, kata Bambang, perselingkuhan penguasa-pebisnis dalam kasus suap impor daging sapi tidak hanya melibatkan para tersangka yang perkaranya sedang berproses di pengadilan Tipikor saat ini. Terbukti bahwa impor daging sapi dikendalikan oleh kartel. "Dan pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen serta Widhi pun bersekutu dalam kartel itu," katanya.

Bambang mengaku prihatin melihatperselingkuhan penguasa-pebisnis yang bisa mereduksi wewenang pejabat tinggi negara. Kartel yang dibangun Bunda Putri, kata Bambang, bahkan bisa mendikte kabinet untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan kartel.

Ia menilai kaasus suap impor daging sapi menjadi bukti bahwa kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. "Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel," ungkapnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas