Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

SBY Abaikan Pembangunan Kelautan dan Penyejahteraan Nelayan Tradisional

Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014 turun dari Rp 6.9 triliun (APBN-P 2013) menjadi Rp 5.6 triliun (RAPBN 2014).

SBY Abaikan Pembangunan Kelautan dan Penyejahteraan Nelayan Tradisional
ist
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014 turun dari Rp 6.9 triliun (APBN-P 2013) menjadi Rp 5.6 triliun (RAPBN 2014). Sementara anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.8 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP Tahun 2013 Rp1.7 triliun.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim menyatakan, pengurangan anggaran ini mencerminkan tiadanya visi kelautan dalam pembangunan Indonesia, meski 70 persen wilayahnya adalah laut.

"Indikasinya, dari rencana belanja negara sebesar Rp 1.8 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat Rp 1.2 triliun dan transfer ke daerah Rp 586,4 triliun, anggaran KKP hanya 0,308 persen," ujar Halim dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Mengaca pada angka di atas, kata Halim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan mengalami kendala. Apalagi, mengacu pada porsi anggaran KKP pada 2013, sebaran anggaran terbesar berada di pos program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24.02 persen), disusul oleh program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17.37 persen), program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (11.51 persen), dan program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil (8.95 persen).

Ironisnya, prioritas anggarannya diarahkan semata untuk meningkatkan peningkatan produksi dan mengenyampingkan kesejahteraan manusianya (baca: nelayan tradisional). Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung nelayan yang notabene dikenal sebagai kantong-kantong sumber daya ikan.

Fakta lainnya, Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013) mencatat dalam periode Januari-Juli 2013 sedikitnya 147 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut. Fakta ini menunjukkan pembiaran Negara atas warganya yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan sedikitpun.

"Potret ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Mestinya ada pembenahan pelayanan hak dasar warga oleh Negara, termasuk kepada nelayan perempuan," jelas Halim.

KIARA meminta Presiden SBY meninjau kembali anggaran belanja kelautan dan perikanan (pusat dan daerah) dengan memprioritaskan pada pertama, pemenuhan hak dasar nelayan tradisional untuk memperoleh perlindungan jiwa dan kesehatan.

Kedua, kemudahan akses modal dan kepastian berusaha di laut, ketiga, revitalisasi fungsi TPI yang memihak nelayan tradisional, keempat, pemerataan pendidikan dan pelatihan kenelayanan (pra hingga pasca tangkap/budidaya), dan kelima, terpenuhinya hak dasar nelayan untuk mendapatkan lingkungan hidup dan perairan tradisional yang bersih dan sehat, termasuk di dalamnya air bersih, sanitasi, dan fasum-fasos.

Ikuti kami di
Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas