TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mementahkan permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencabut hak memilih dan dipilih Djoko Susilo pada jabatan politik.

Bahkan, majelis hakim yang diketuai oleh Suhartoyo menilai tuntutan Jaksa KPK itu sangat berlebihan. Dicabut hak politik Djoko, menurut Hakim dipandang berlebihan mengingat terdakwa sudah akan dipidana cukup lama.

"Maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan," kata Hakim Anggota Anwar membacakan amar putusan Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/9/2013).

"Jika benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusi untuk mengikuti hak politiknya, maka majelis tidak akan menjatuhkan hukuman tersebut," sambung Anwar.