TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi X, Wayan Koster menyebut proses penganggaran dan juga peningkatan anggaran PON Riau merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan dia usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap perda PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal.

"PON itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat," kata Koster, Selasa (3/9/2013) siang.

Koster yang diperiksa hampir lima jam itu mengaku tidak terlalu paham soal rapat penambahan anggaran PON Riau yang dibahas di DPR. Sebab, menurut politisi PDIP itu, dirinya mengaku jarang hadir dirapat-rapat pembahasan anggaran tersebut.

"Kebetulan pada saat pembahasn anggran PON 2011, saya tidak begitu aktif dalam rapat-rapat sehingga tidak begitu banyak informasi yang bisa saya sampaikan," ujarnya. Termasuk soal kabar bagi-bagi fee yang diberikan kepada anggota dewan untuk memuluskan penambahan anggaran PON

"Ga ada yang perlu dilobi. Karena itu memang tugas pemerintah pusat yang harus membiayai untuk penyelenggaraan," kata Koster.