TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barisan Rakyat Menggugat (BRM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut kasus sewa Gedung Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

"Satu kasus lama yang sering ditutupi adalah kasus sewa Gedung BP Migas di era kepemimpinan Raden Priyono," ujar Laode Kamaludin, koordinator aksi, di depan Gedung Wisma Mulia, Kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Menurut Laode, Raden Priyono diduga merupakan mafia kelas kakap yang lincah memainkan perannya sebagai Kepala BP Migas.

"Lambok Hutauruk juga diduga berperan dalam kasus sewa-menyewa kantor SKK Migas di Gedung Wisma Mulia," imbuhnya.

Laode menuturkan, Raden Priyono menugaskan Lambok Hutauruk sebagai panitia kerja perpindahan Kantor BP Migas dari Patra Jasa ke Wisma Mulia. Saat itu, Lambok menjabat Deputi Hukum BP Migas.

"Perpindahan Gedung BP Migas menghabiskan uang negara sebesar Rp 307,3 miliar, dan fit out Rp 76 miliar melalui penunjukan langsung. Dugaannya pula, korupsi tersebut disinyalir melibatkan Johanes Widjonarko yang sekarang menjabat Plt Kepala SKK Migas," papar Laode.

Dalam aksinya, para demonstran mengencingi foto yang mereka sebut para mafia migas, yakni Raden Priyono, Johanes Widjanarko, Lambok Hutahuruk, dan Gde Pradnyana.

Melanjutkan aksinya, BRM juga melakukan orasi di depan Gedung KPK. Mereka mendesak komisi pimpinan Abraham Samad menangkap mantan Kepala BP Migas Raden Priyono.

Laode menjelaskan, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menangkap dan memeriksa mantan kepala BP Migas, sebelum berubah nama menjadi SKK Migas saat ini.

"Raden Priyono diduga merupakan mafia kelas kakap yang lincah memainkan perannya sebagai kepala BP Migas, dengan menggadaikan kekayaan alam Indonesia kepada para kontraktor," papar Laode saat berorasi di depan Gedung SKK Migas, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2013) sore. (*)