TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aspirasi dan pandangan 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) siapa calon presiden 2014 yang harus diusung terbelah dalam forum. Ada yang mengusulkan Jokowi, ada juga Megawati, bahkan Puan Maharani pun ikut diusulkan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira yang memimpin rapat aspirasi dan pandangan ini mengungkapkan, mereka bukan hanya membahas soal pemilihan presiden, tapi juga kesiapan pemilihan legislatif dan kondisi internal partai.

Menyoal aspirasi daerah soal nama Jokowi, menurutnya tidak bisa dinilai hanya lewat presentase atau angka berapa banyaknya DPD yang mengusulkan. Karena, ada juga DPD yang menyerahkan agar nama capres menjadi wewenang dan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Pada dasarnya apa yang disampaikan DPD itu apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka coba pahami dari pidato Ibu Ketum," ujar Andreas kepada wartawan di sela Rakornas III PDI Perjuangan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2013).

Menurut Andreas, steering commitee memang mempersilakan seluruh DPD menyampaikan asirasinya, salah satunya soal capres. Ia menggarisbawahi pada akhirnya keputusan yang akan menjadi aturan main di partai.

Memang, kata Andreas, banyak sejumlah DPD yang mengusulkan agar penyebutan capres PDI Perjuangan dilakukan sebelum Pileg 2014. Ada juga yang sesudah Pileg 2014. Namun, apa alasan memilih dua waktu itu, Andreas mengaku belum mengetahui detail.

Ia menduga, penyebutan nama capres diumumkan sebelum pileg, mengaca pada pengalaman pada pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan mengumumkan di hari terakhir. Dan DPD menilai, jika itu dilakukan pada Pilpres 2014, sama saja akan mengulang kekalahan pada Pemilu 2004 dan 2009.

"Rata-rata pengalaman periode lalu, keputusan diambil last minute. Ini tidak terlaku menguntungkan karena perlu waktu sosialisasi dan penyesuaian terhadap konstituen kita. Oleh karena itu mereka usulkan sebelum pileg," ujarnya.

"Kalau saya lihat tadi di dalam, belum semua, misalnya setuju Pak Jokowi. Jadi masih normal saja. Saya belum bisa mengatakan itu hal yang luar biasa sekali. Yang saya tangkap, DPD ini melihatnya cukup rasional," kata Andreas.