Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai, pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, mengalami kegagalan.

Penilaian PDI Perjuangan tersebut, bukan tanpa alasan kuat. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III, partai berlambang kepala banteng moncong putih ini menyimpulkan terdapat lima kegagalan Presiden SBY-Boediono.

"Pertama, melunturnya kedaulatan politik. Ini ditandai merosotnya kepemimpinan Indonesia dalam konstelasi politik internasional, ketidakmampuan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah," ujar Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani, di Ecoventin, Jakarta, Minggu (8/9/2013).

Menurut Puan, lunturnya kedaulatan itu ditandai manajemen pemerintahan yang bisa didikte oleh mekanisme pasar.

Kedua, sambungnya, pondasi perekonomian nasional yang teramat lemah dalam bidang pangan. Buktinya, Indonesia semakin tergantung pada impor. Pemerintah, gagal mengendalikan harga daging, kedelai, cabai, bawang, dan produk pertanian lainnya.

"Ketiga, konflik sosial berlatar SARA, perebutan sumber daya alam, tanah dan lingkungan berlangsung meluas dengan eskalasi yang meningkat," terang Puan.

Ia menjelaskan, konflik sosial itu disebabkan rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak rakyat atas sumber daya alam, tanah, dan lingkungan, serta tidak adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kepada anak-anak perempuan.

Keempat, konflik kelembagaan antarpenyelenggara pemerintahan negara. Di mana konflik yang terjadi tidak lagi pada ranah tugas, pokok dan fungsi antarlembaga, tetapi sudah masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi kekuasaan.

"Kelima, korupsi yang semakin akut dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan, politik tebang pilih yang secara sistematis telah dijalankan sejak 2004, kini menciptakan politik sandera, dan terjadinya kriminalisasi atas nama hukum," tandasnya.