SBY Bertanggungjawab Menteri Ikut Konvensi Tak Fokus Kerja
Bara Hasibuan menilai sinyalemen Presiden mengenai keikutsertaan menteri KIB II dalam konvensi
Editor: Rachmat Hidayat
NET
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan menilai sinyalemen Presiden Yudhoyono mengenai keikutsertaan menteri KIB II dalam konvensi penjaringan Capres Partai Demokrat tidak tegas.
Ditengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu ini, Presiden harus berani memberi opsi kepada para menteri peserta konvensi untuk memilih fokus pada jabatan menteri atau mundur untuk mengikuti konvensi.
"Presiden bukan hanya sampaikan kekhawatirannya, tapi juga sikap tegas. Presiden harus berani memerintahkan kepada tim ekonomi kabinetnya untuk fokus pekerjaan. Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu, yang belum ada tanda-tanda akan berakhir," tegas Bara dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/9/2013).
Presiden, kata Bara, harus mengingatkan komitmen seluruh menteri untuk menempatkan kepentingan nasional diatas ambisi politik atau tujuan politik pribadi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan Presiden Yudhoyono tidak ingin para menteri terganggu dalam menjalankan tugasnya hanya karena ikut konvensi Capres Partai Demokrat.
Syarif mengakui untuk mencalonkan diri sebagai capres tidaklah mudah dan memerlukan konsentrasi tersendiri.
"Ironi. Disatu sisi Presiden Yudhoyono menyadari resiko merosotnya kinerja menteri yang mengikuti konvensi, tapi disisi lain merestui partisipasi mereka di konvensi," kata Bara.
Menurut Bara, sejak awal sebetulnya Presiden bisa menunjukan ketegasannya dengan melarang para menteri mengikuti konvensi. "Atau Presiden bisa saja memberikan opsi kepada para menterinya, yakni melaksanakan tugasnya secara full atau menjadi kandidat," tegas Bara Hasibuan.
"Jadi kalau ada satu dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai dalam menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggungjawab Presiden sebagai atasannya," ungkap Bara.
"Berdasarkan konstitusi, setiap warga negara memang punya hak untuk mencalonkan diri, tapi secara etis, menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan menterinya, karena seluruh menteri dituntut bekerja kompak dalam kabinet," Bara Hasibuan menegaskan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.