TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heri Budianto, pakar komunikasi politik berpendapat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebaiknya tidak buru-buru mengusung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres).

Apalagi, jika nanti ada kader selain Jokowi yang diusung. Menurut sang pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, PDIP jauh lebih penting dan perlu fokus pada pemenangan pemilu.

"Walaupun mau membahas capres, saya kira membahas kriteria-kriteria capres yang layak diusung PDIP saja. Misalnya, capres yang diusung PDIP adalah yang memiliki integritas," ujar Direktur Political Communication Institute kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Heri menuturkan, PDIP harus membaca situasi politik untuk mengusung capres. Sebab, lawan-lawan politiknya saat ini menunggu langkah partai berlambang banteng moncong putih.

Menurut Heri, jika Jokowi diusung dengan langkah terburu-buru, maka akan menjadi political effect negatif bagi PDIP.

Karena, Jokowi bisa diserang lawan-lawan politik yang mengganggap bahwa Gubernur DKI Jakarta inkonsistensi terhadap janjinya memimpin DKI sampai lima tahun.

"Bahkan, Jokowi akan digempur soal meninggalkan Solo pergi ke Jakarta sebelum habis masa bakti. Akan menjadi sasaran tembak lawan-lawan politik," paparnya.

Namun, imbuh Heri, PDIP tak perlu khawatir berlebihan dengan serangan-serangan lawan politik seperti yang dilakukan Gerindra, yang justru menguntungkan bagi PDIP dan Jokowi.

Sebab, semakin kuat penolakan terhadap Jokowi, maka akan semakin kuat simpati publik terhadap PDIP, khususnya Jokowi.  

Karena itu, Heri menyarankan PDIP menunggu waktu yang pas untuk mengusung capres, meskipun Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah memberi lampu kuning untuk Jokowi maju capres.

Itu tampak atas peran Jokowi dalan pembukaan Rakernas PDIP yang membacakan Dedication of Life Soekarno, yang menunjukkan bahwa PDIP mengganggap Jokowi adalah kader penting di PDIP. (*)