KARTA, KOMPAS.com — Terbenturnya kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tampaknya tidak hanya dirasakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Rekan separtainya di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pun mengalami masalah yang sama.

Ditemui dalam acara 100 hari wafatnya Taufiq Kiemas di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2013) malam, Ganjar mengungkapkan, kebijakan yang terbentur dengan pusat adalah soal swasembada komoditas pertanian.

"Contohnya politik dagang kedelai. Kita kan selama ini impor kedelai. Justru itu yang bikin perajin kedelai kita memble. Bagaimana kita mau swasembada jika impor terus," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar mengaku tetap optimistis mewujudkan swasembada komoditas kedelai di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, Ganjar akan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jateng dan para perajin kedelai untuk menggenjot produksi dan meningkatkan kualitas.

Setelah melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran SKPD dan perajin, lanjut Ganjar, dia akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengatasi masalah tersebut.

"Paling tidak menciptakan aturan baru yang bisa mengakomodir para perajin kedelai," ujar Ganjar.

Jika peraturan yang menaungi aktivitas para perajin kedelai dilaksanakan segera, Ganjar yakin Jawa Tengah dapat menciptakan swasemba kedelai dalam waktu dekat, bahkan menjadi salah satu tonggak ekonomi bagi rakyat Indonesia.

"Sebenarnya Jakarta lebih enak dari Jawa Tengah karena lokasinya dekat, membuat sinkronisasi dengan pusat lebih leluasa. Kalau kami harus melewati rembuk banyak," lanjutnya.

Seperti diberitakan, terbenturnya kebijakan pusat dengan kebijakan daerah dirasakan Joko Widodo di Jakarta. Salah satunya adalah pemberlakuan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan.

Di satu sisi, Jokowi ingin mengurangi kemacetan dengan meminimalisasi keberadaan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan angkutan kota. Di sisi lain, peraturan itu dianggap merangsang konsumsi kendaraan.