TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo membantah penembakan Bripka Sukardi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pekerjaan sampingan yakni bisnis pengawalan.

Kapolri menyatakan, tugas Bripka Sukardi sesuai dengan aturan yang berlaku. "Tidak ada. Semua sesuai dengan kedinasan," kata Timur di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Timur mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Hasilnya, pengawalan itu tidak terkait dengan tugas pribadi. "Itulah yang selalu dievaluasi, prosedur. Kita bisa bicara, tapi itu dievaluasi," ujarnya.

Jenderal bintang empat itu juga menyatakan pihaknya tetap bertugas seperti biasanya meskipun teror terhadap institusinya terus berlangsung. "Tidak takut kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai, opini penembakan Bripka Ruslan terkait teroris seperti itu justru semakin menyurutkan kerja polisi untuk menyelisik rentetan kasus penembakan rekan-rekan sekerjanya.

"Jangan langsung main opini, penembakan polisi ini dilakukan teroris. Selalu saja seperti itu. Coba polisi dalami kemungkinan lain, apakah hal ini terkait gencarnya pemberantasan preman di Jakarta beberapa waktu terakhir, sehingga penembakan polisi jadi aksi balas dendam mereka," kata Neta S Pane, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Tribun, rabu (11/9/2013).

Bahkan, khusus kasus penembakan Bripa Sukardi, ada kemungkinan penembakan itu terjadi karena motif persaingan antarpebisnis jasa pengamanan dan pengawalan. "Seperti ada persaingan antarpebisnis jasa pengamanan dan pengawalan antara oknum aparat yang melibatkan preman," tuturnya.

Karenanya, Neta berharap polisi bisa segera mengungkap kasus penembakan tersebut. "Kalau tidak, akan menjadi preseden buruk bagi Polri, dan menambah semangat pihak yang ingin balas dendam terhadap polisi," katanya.