TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan Komisi Yudisial (KY) lamban dalam menelusuri pengajuan permohonan peninjauan kembali terpidana korupsi Sudjiono Timan.

Margarito pun mempertanyakan kesungguhan KY dalam mengungkap putusan PK tersebut sebab KY memang tugasnya untuk memeriksa perilaku para hakim.

"Saya kira ini soal kesungguhan. Itukan kewenangannya. Saya memang krtik KY karena memang terlalu lambat mereka menangani kasus-kasus ini. Menurut saya KY agar bersungguh-sungguh akan ini, ini menyangkut martabat bangsa," ujar Margarito saat dihubungi, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Margarito mendesak KY bekerja cepat dalam mengungkap PK tersebut karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perseorang. Namun pengabulan PK seorang buronon merupakan persoalan bangsa karena tidak ada lagi upaya hukum di atas PK.

"Kita desak KY untuk itu, apa kerja mereka, dipercepat dong kerjanya itu karena ini kan bukan hanya menyangkut perseorangan tapi juga bangsa karena putusan PK itu karena tidak ada lagi yang bisa melawannya. Itu artinya masalah ini pertaruhan bangsa bukan hanya sekedar Timan. KY harus full step up melakukan pemeriksaan ini," tegas Margarito.

Pria asal Ternate tersebut menegaskan bahwa tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan PK Sudjiono tersebut. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah memeriksa atau membongkar kejanggalan-kejanggalan dalam putusan yang diajukan oleh istri Sudjiono tersebut.

Diberitakan sebelumnya, MA membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terpidana korupsi Rp 369 miliar, setelah mengabulkan permohonan PK yang diajukan kuasa hukum pemohon.

Perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012, diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc sebagai anggota.

Sudjiono termasuk dalam 14 koruptor yang menjadi buronan Kejaksaan Agung. Saat hendak dieksekusi pada Selasa 7 Desember 2004, Sudjiono melarikan diri.