TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, sebagai duta besar RI untuk Jerman, dipertimbangkan.

Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Pandangan itu disampaikan melalui surat elektronik yang diterima, Selasa (17/9/2013). Surat tersebut ditandatangani Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami, tertanggal 16 September 2013.

Dalam pandangannya, PPI Jerman menyinggung kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.

PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahja Purnama.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman, dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" Tulis PPI Jerman.

PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut, untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat.

Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat, bukan tugas presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. (*)