TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar DPR RI mendesak diciptakannya kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu Fraksi Golkar berpendapat perlunya dilakukan melalui beberapa strategi antara lain strategi peningkatan produktivitas, strategi perluasan areal, strategi pengamanan hasil produksi, serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan.

"Selain itu Fraksi Golkar DPR memandang perlunya perbaikan sistem produksi ekspor impor untuk mengurangi impor pangan di masa depan," kata Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Menurut Airlangga untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan produk-produk pertanian dalam negeri agar pemerintah memberlakukan kebijakan insentif dan disintensif yang tepat dengan cara memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap impor produk pertanian sebagaimana dilakukan pemerintah Jepang yang memberlakukan bea masuk impor beras dengan tarif sekitar 800 persen.

"Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan WTO asalkan dengan alasan untuk kepentingan nasional (national interest)," kata dia.

Demikian pula, Airlangga menilai perlunya mendorong peran Bulog sebagai penyangga harga terhadap beras, jagung, dan kedelai untuk memberikan stimulus kepada petani agar mau menanam karena adanya jaminan pasar dan harga stabil.

"Mendorong kebijakan pertanian untuk memberikan insentif kepada petani dan ketersediaan lahan yang cukup serta harga pupuk yang terjangkau," kata Airlangga.