TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie menilai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott tidak memuaskan terutama menyangkut soal penyelesaian para pencari suaka. Dalam pertemuan itu hanya disepakati membahas lebih lanjut hal ini pada waktu nanti.

"Kami yang duduk di Komisi I terus terang belum puas dengan apa yang di sampaikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan Tony Abbott tersebut. Ini menunjukkan diplomasi kita masih kurang tegas dalam menghadapi persoalan ini dengan Australia," kata Husnan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/102013).

Wakil Sekjen PPP ini mengatakan semestinya dalam pertemuan itu Presiden SBY bersikap lebih tegas lagi dengan menolak rencana pemerintah Australia di bawah PM Tony Abbott yang akan menerapkan kebijakan mengembalikan atau menghalau kapal pencari suaka kembali ke Indonesia.

"Mestinya Presiden tegaskan bahwa para pencari suaka dari kawasan Timur Tengah dengan tujuan negara Australia adalah murni urusan Australia. Kenapa mereka mesti dihalau dan akan diarahkan kembali ke Indonesia. Sementara mereka para suaka itu hanya singgah saja ke Indonesia, untuk mengisi bahan bakar dan logistik," kata Husnan.

Dia menangkap ada kesan Australia sengaja melempar masalah para pencari suaka ini ke Indonesia dengan cara menghalau kembali kapal para pencari suaka masuk perairan Indonesia.

"Ini jelas upaya Australia melemparkan tanggungjawabnya dalam soal pengungsi pada Indonesia," kata Husnan.

Husnan juga mengkritisi rencana Australia untuk menempatkan intelijennya lebih banyak lagi di Indonesia guna dapat mendeteksi lebih dini atas masuknya kapal pencari suaka ke Australia.

"Kami kira kebijakan Australia itu harus di tolak jangan di biarkan terjadi. Mereka menempatkan intelijennya di Indonesia, dan merekut warga kita untuk bekerjasama atasi masalah ini. Hal ini jelas sebuah intervensi dari Australia yang tidak bisa dipahami," kata Husnan.

Husnan mengusulkan kepada Pimpinan Komisi I agar dalam waktu dekat menggelar rapat kerja dengan Menlu RI Marty Natalegawa guna membahas masalah ini.

"Dengan demikian, sejak awal kita bisa atasi persoalan ini. Sebelum pihak Austrilia lebih lanjut masuk dalam persoalan ini di Indonesia dan lakukan intervensi," kata Husnan.