TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden dari Partai Hanura, Wiranto, setuju dengan opsi koruptor dihukum mati.

"Saya setuju saja, karena hukuman yang paling berat adalah hukuman mati," kata Wiranto di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Bagaimana dengan ada anggapan hukuman mati bagi koruptor mengambil hak hidup orang lain?

"Kalau kita perhitungkan, kenapa ada hukuman mati, pertimbangan mereka bukan karena hak hidup, kalau dia hidup maka dia akan mematikan hidup orang lain, maka hak hidup dia diambil dan dihentikan jadi manusia. Perilakunya, bisa membuat kematian bagi banyak orang," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, jika koruptor tidak mendapatkan hukuman berat maka mereka bisa berhitung. "Proses pengadilan koruptor jangan dijadikan komoditas, jangan sampai aparat yang mengadili di pengadilan jangan sampai justru mereka terlibat juga," kata ketua umum Partai Hanura ini.

Menurut Wiranto jika penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi maka ini bisa membuat sistem peradlan. bisa ditawar, menjadi bahan komoditas atau barang dagangan.
"Ini yang kita prihatinkan," kata Wiranto.

Lanjut Wiranto tugas utama penegak humum menjadikan hukum adalah hukum, kesepakatan kolektif, agar bangsa ini bisa tertib dimana orang yang salah harus dikatakan salah dan yang benar harus dikatakan benar.