Enam Tersangka Suap Pilkada Termasuk Akil Mochtar Ditahan di Rutan KPK
KPK menetapkan enam orang menjadi tersangka terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari.
Penulis: Yulis Sulistyawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK telah menetapkan enam orang menjadi tersangka terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Rabu malam hingga Kamis (3/10/2013) dini hari. Keenam tersangka termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar akan ditahan di Rutan KPK.
"Semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di Rutan KPK," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di KPK bersama Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua MK Patrialis Akbar dengan didampingi Deputi Penindakan KPK Warih Sadono dan Juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Kamit (3/10/2013).
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, dalam kasus suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, KPK menetapkan Akil Mochtar dan anggota DPR RI Chairun Nisa (Golkar) menjadi tersangka selaku penerima uang suap dalam bentuk dollar Singapura senilai Rp 3 miliar.
Akil dan Chairun Nissa dikenakan Pasal 12 c UU Pemberantasn Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP atau pasal 6 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP
Pemberi suap yakni Bupati Gunung Mas (incumbent) Hambit Binti dan swasta berinisal CHN dikenakan pasal pemberi suap. Yakni Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP
Terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Akil Mochtar dan pengacara berinisial STA alias Susi ditetapkan sebagai penerima suap. Akil dan Susi dikenakan Pasal 12 c UU Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP atau pasal 6 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Pemberi suap yakni swasta bernama Tubagus Chaery Wardana (TCW) alias Wawan dikenakan pasal pasal 6 ayat 1 UU Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Tubagus Wardana tak lain suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
