Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Naikkan Gaji 3 Kali Lipat Bisa Kurangi Risiko Korupsi di SKK Migas

Praktisi Migas Maman Abdurrahman membantah tudingan miring yang menyebutkan SKK Migas tak memiliki jiwa nasionalis.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Naikkan Gaji 3 Kali Lipat Bisa Kurangi Risiko Korupsi di SKK Migas
Warta Kota/Henry Lopulalan
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2013). Rudi Rubiandini yang dipriksa sebagai saksi tersangka lainnya tak berkomentar tentang kasus suap SKK Migas 2012-2013 yang masih diperdalami oleh KPK. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) yang menyeret nama Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi tertangkap lantaran diduga menerima suap dari PT Kernell Oil Pte Ltd Indonesia.

Praktisi Migas, Maman Abdurrahman membantah tudingan miring yang menyebutkan SKK Migas tak memiliki jiwa nasionalis.

"Publik sekarang malah sikat SKK Migas. Justru SKK Migas itu perlu diperkuat. Nasionalisme para pegawai SKK Migas tidak perlu di pertanyakan," kata Maman ketika menjadi pembicara dalam seminar "Revolusi Energi" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Maman mencontohkan, banyak pegawai SKK Migas yang tadinya bergaji Rp 50 juta, namun mereka mau pindah ke SKK Migas dengan gaji Rp 30 juta. Maman menyebut, satu di antara faktor pendorong itu adalah semangat nasionalisme.

"Menurut saya itu nasionalisme, cinta negara. Kemudian harus sikat lagi mereka apa tidak terjadi demoralisasi," ungkapnya.

Maman menuturkan, masalah yang terjadi saat ini adalah, SKK Migas yang tugasnya sebagai pengontrol, para tenaga ahlinya malah kalah dari orang yang dikontrol.

BERITA REKOMENDASI

"Ini jadi problem, kenapa kita tidak bisa mengoptimalkan. Kalau memang mau, ya bikin dewan pengawas. Naikkan 3 kali lipat, menurut saya akan mengurangi kemungkinan korupsi," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas