TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten jadi sorotan belakangan ini. Menyusul penetapan Tubagus Chaeri Wardana, tersangka dugaan suap untuk Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Karena adiknya, KPK ikut mencegah Atut berpergian ke luar negeri.

Atut dikenal sebagai tokoh Golkar di Banten. Ia juga menjabat salah satu Ketua DPP Golkar. Keluarga Atut, dari suami, anak, adik-adiknya menguasai tampuk pemerintahan dan biroksasi di Banten. Dari mereka juga ada yang duduk sebagai anggota dewan di daerah dan pusat.

Namun, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat ditanya wartawan di Kantor DPP, Jakarta, Rabu (9/10/2013), tak sependapat, Atut dan keluarganya telah membangun dinasti politik di Banten. Pria yang akrab disapa Ical atau ARB ini juga menampik Golkar telah melindungi dinasti politik Atut.

"Enggak begitu. Itu kan dipilih berdasarkan suatu peraturan yang berlaku. Apakah salah bila sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak membolehkan seorang anak untuk menjadi anggota DPR. Apakah kita harus melarang wartawan, lalu anaknya jadi wartawan? Kan enggak," ujar Ical.

Menurut Ical, seorang kepala daerah, wakil rakyat, sekali pun satu keluarga tidak perlu dipermasalahkan. Selama, kata Ical, sudah mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jika memang sistem dinasti politik harus dipangkas, Ical mengusulkan harus ada perubahan perundang-undangan.

"Kalau membuat peraturan seperti itu dan semua setuju, lalu kita bisa bertindak bahwa itu salah. Saya tidak pernah akan mengubah peraturan itu. Saya katakan, kalau masyarakat akan mengubah peraturan itu, ajukanlah kepada partai politik yang berada di DPR, kalau masyarakat mau," katanya.

Ketika dikonfirmasi kenapa begitu banyak anggota keluarga Atut yang dimajukan dalam pemilih kepala daerah dan anggota legislatif di Banten, menurut Ical selalu bertumpu pada pertimbangan dan harapan masyarakat. Selama masyarakat mendukung, Golkar bakal ajukan.

"Golkar dalam pemilihannya selalu melihat siapa kader yg diharapkan masyarakat, yang surveinya paling tinggi. Karena itu, suara Golkar mencapai suara 60 persen dari seluruh pilkada di Indonesia. Kita selalu melihat siapa yang dikehendaki rakyat," ujar Ical.