TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan kenapa masih terjadi korupsi dan dinasti politik, karena partai itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau masalah ini belum teratasi, maka sampai kapan pun masalah bangsa ini tak akan pernah beres.

“Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi pun kena suap?” ujar Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi ‘Demokrasi dan politik dinasti’ bersama pengamat politik LIPI Siti Zuhro, dan Wali Kota Ternate, Burhanuddin di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Menurut Agun, problemnya bukan karena politik dinasti dan bukan pula karena kepala daerah dipilih langsung, atau tidak langsung oleh rakyat, melainkan akibat partai politik (Parpol) tidak menjadi institusi partai.

Dijelaskan, selama parpol tidak menjadi institusi partai, maka selama itu pula masalah bangsa ini tak akan selesai. Dan, selama itu bangsa ini tak akan melahirkan pemimpin yang amanah, tak memiliki nasionalisme, tak berintegritas, tak berkualitas, dan tidak kompeten.

"Oleh sebab itu mau Pilkada langsung atau oleh DPRD selama parpolnya ‘bodoh’ maka money politics akan terus terjadi," katanya.

Menurut Agun,  kuncinya ada di parpol dan keadilan dalam pendistribusian uang ke rakyat. Apalagi menjalankan partai itu butuh uang, dan memperoleh kekuasaan juga harus dengan uang. Semua membutuhkan uang, maka pendistribusian uang ke rakyat itu mestinya langsung, dan bukan melalui kementerian.

Sementara Burhanuddin mengakui jika di Ternate belum ada politik dinasti. Justru dirinya ketika maju sebagai calon wali kota Ternate, melawan kekuatan politik dinasti, dan menang satu putaran.

"Pemimpin itu memang harus tumbuh dari bawah. Tak bisa karbitan. Khusus Pilkada saya mendukung dipilih oleh DPRD,” katanya.