Tribunnews.com, Jakarta - Partai Demokrat diduga memanfaatkan kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar dan membuat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri. Partai tersebut diduga berupaya memperkuat kembali perolehan suara mereka di Banten, untuk kepentingan Pemilu 2014.

Dugaan tersebut disampaikan oleh peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, di Jakarta, Rabu (16/10/2013). Toto bahkan menyebut Partai Demokrat sebagai free rideratau penumpang gelap dalam kasus yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini. Tujuannya, untuk mempertahankan keberhasilan Demokrat di Pemilu Legislatif 2009, yaitu merebut suara terbanyak di Banten, yang sebelumnya menjadi basis Golkar.

Toto mengatakan, kekuasaan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah merambah ke seluruh lini strategis pemerintahan Banten. Tidak mungkin ada proyek pemerintah di Banten yang tidak berada dalam kendali kekuasaan keluarga Atut.

Menurut Toto, kondisi ini tak hanya menguntungkan keluarga Atut, tetapi juga Golkar sebagai partai mereka. Atut diduga punya peran finansial yang signifikan dalam langkah Golkar. "Perseteruan Golkar dan Partai Demokrat berlatar belakang perebutan kekuasaan dan finansial. Dugaan terkaitnya keluarga Atut dalam kasus MK tampaknya ingin dimanfaatkan Partai Demokrat untuk kembali memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka di Banten,” ujar Toto.

Toto memandang, pola-pola politik dinasti seperti di Banten terbentuk karena penguatan jaringan keluarga Atut. Melalui proses yang tidak instan, kekuatan finansial dan pengaruh tradisi Banten yang dipelihara keluarga Atut sudah sangat mengakar di dalam masyarakat.

Toto menggambarkan, saat ada anggota keluarga Atut yang siap merebut jabatan baru di wilayah Banten, pihak keluarga lainnya dipastikan memberikan dukungan dari posisinya masing-masing. Mereka bergerak membesarkan jaringan keluarganya hingga jadi seperti sekarang.

Menurut Toto, penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Banten telah membuka jejaring keluarga besar Atut. Mereka mengincar proyek-proyek pemerintah senilai triliunan rupiah. Penyimpangan proyek pun terlihat ketika pemenang tender sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum proses penawaran berlangsung.

Menurut penelusuran ICW dan Mata Banten, Atut dan kerabatnya diduga menguasai 175 proyek di Banten dalam rentang waktu 2011-2013 dengan total nilai Rp 1,148 triliun. Proyek-proyek itu dikuasai 10 perusahaan keluarga Atut dan 24 perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Atut.

Tak ada niat

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menegaskan, ”Tidak ada niat sedikit pun untuk mengembuskan isu politik dinasti di saat terbongkar kasus suap MK. Semua orang sudah tahu, politik dinasti terang benderang terlihat di Banten. Demokrat tidak ingin mempertahankan perolehan suara pada Pemilu 2009 dengan cara-cara yang tidak santun.”

Menurut Sjarifuddin, dalam kasus Pilkada Lebak, Banten, yang diduga melibatkan keluarga Atut, Demokrat justru dirugikan. Sebab, putusan MK minta diselenggarakan pemilihan ulang. Padahal, calon yang antara lain diusung Partai Demokrat, yaitu pasangan Iti Octavia Jayabaya-Agus Sumardi, sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Lebak. Namun, Demokrat tidak pernah mengajukan protes atas putusan MK tersebut karena putusan lembaga itu bersifat final dan mengikat.

Juru Bicara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa mengatakan, sejak dahulu Banten merupakan basis massa Golkar. Dari semua provinsi di Jawa, hanya Banten yang masih dipimpin kader Golkar.

”Golkar tetap mendukung posisi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, apalagi statusnya masih menjadi saksi atas kasus lain. Kalau isu politik dinasti diembuskan sebagai sesuatu yang melanggar aturan, silakan pemerintah yang masih di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat aturan yang tegas,” ujar Mara.

Dari 22 kursi DPR yang disediakan dari Banten pada Pemilu 2014, Golkar menargetkan perolehan 6-7 kursi. Pada Pemilu 2009, Golkar hanya mendapatkan empat kursi DPR atau 14,4 persen suara. Padahal, pada Pemilu 2004, Golkar mendapat 21,5 persen suara di Banten. (OSA)